Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi

Oleh Anneke Najoan, Nyong Andri Bakarbessy, dan Hendro Luhulima

Putusan Ultra Petita yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) banyak menimbulkan pro dan kontra apakah dibolehkan ataukah tidak dibolehkan, karena dalam hal ini pengaturan mengenai Ultra Petita itu sendiri tidak diatur. Tahun 2011 ketentuan mengenai Ultra Petita ini diatur dalam Pasal 45A UU No. 8 Tahun 2011, namun pasal tersebut telah dibatalkan oleh MK dengan Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011. Selain hal tersebut, ketidakbolehan MK dalam memberikan putusan Ultra Petita dianggap bahwa tindakan MK tersebut telah masuk ke ranah legisatif. Lantas, bagaimanakah kejelasan dari putusan Ultra Petita MK ini, apakah boleh ataukah tidak boleh. Untuk lebih jelasnya simaklah uraian berikut ini.

Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal UUD 1945

Kehadiran MK di negara ini sebagai lembaga pengawal konstitusi yang salah satu tujuannya adalah agar suatu undang-undang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis Indonesia. Dalam kewenangan yang demikian, MK berwenang menyatakan bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang MK, bahwa dalam hal permohonan dikabulkan seagaimana dimaksud dalam ayat (2), MK menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian dari UU yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

slider07-baru2
Gambar 01: Sembilan Hakim Konstitusi. Sumber: mahkamahkonstitusi.go.id

Selain itu, Pasal 57 ayat (1) menyatakan bahwa Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa Putusan MK yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan aturan-aturan diatas, berarti MK mempunyai kewenangan untu memeriksa dan memutus UU yang dimohonkan Constitutional Review dan kemudian dinyatakan bertentangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kewenangan MK untuk memutus adalah sebatas pada UU yang diuji tersebut. Apabila Ultra Petita yang dilakukan MK adalah memutus hal-hal yang berkaitan dengan materi atau bagian yang dimohonkan pemohon, maka hal itu bukan pelanggaran terhadap kewenangan legislatif, selama MK hanya menyatakan bahwa bagian atau seluruh UU itu bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekutan hukum mengikat.

Putusan MK berkaitan dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia

Putusan MK dalam pengujian UU terhadap UUD merupakan putusan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Indonesia (erga omnes), sehingga putusan MK memberikan implikasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini karena yang diuji adalah sebuah UU yang berlaku umum dan universal. Apabila bagian dari suatu UU yang dimohonkan itu berkaitan dengan bagian yang lain dengan UU itu tentunya menjadi kewenangan MK untuk memeriksa dan memutusnya. Ultra Petita yang demikian tidaklah melanggar ranah legislatif, karena MK telah melaksanakan fungsinya sebagai penjaga Konstitusi agar bagian dari suatu UU tidak bertentangan dengan UUD, yaitu dengan memeriksa keseluruhan UU yang diajukan Constitutional Review. Namun demikian, MK tidak boleh membuat putusan yang bersifat mengatur, tidak boleh membatalkan UU atau isi UU yang oleh UUD dinyatakan sebagai kewenangan legislatif. Kekuasan untuk membuat UU sepenuhnya ada pada legislatif. Sebagai lembaga Yudikatif, MK hanya boleh menyatakan satu UU atau bagiannya bertentangan atau tidak bertentangan dengan konstitusi.

Pelaksanaan putusan atau eksekusi putusan MK dalam pengujian UU akan terpusat pada legisatif karena yang diputus adalah UU yang merupakan produk wakil rakyat. Tentunya putusan akan berlaku dan dikembalikan kepada pembentuk UU untuk melakukan perubahan, tidak melakukan perubahan atau bahkan mengganti seluruh isi UU yang telah diputus MK. MK sebaiknya tidak mengeluarkan putusan yang melampaui ranah legislatif. Oleh karena itu, MK tidak berwenang menyatakan mencabut atau menyatakan tidak berlakunya suatu UU.

Putusan MK dalam pengujian UU kemudian akan menjadi tanggungjawab legislatif selaku pembentuk UU untuk menindaklanjutinya. Kalaupun nantinya UU itu dibatalkan oleh Legisatif, itu merupakan kewenangan legislative sebagai pembentuk UU, tetapi bukan MK yang membatalkannya. Setelah MK memutuskan menyatakan bahwa bagian UU yang diperiksanya bertentangan dengan UUD, maka secara otomatis terjadi kekosongan hukum (UU tidak berlaku mengikat) sampai lembaga legislatif memutuskan UU tersebut.[1]

Bolehkah MK membuat putusan bersifat ultra petita?

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, meskipun MK melihat ada sesuatu yang penting dalam sebuah permintaan dan dianggap penting untuk diminta maka jika hal itu tidak diminta untuk diuji, MK tidak boleh melakukan itu. Kalau itu dilakukan maka selain melanggar prinsip bahwa MK hanya boleh memutus hal yang secara jelas diminta, MK juga melanggar asas umum di dalam hukum bahwa setiap permintaan pemeriksaan harus diuraikan dalam posita yang jelas yang juga dimuat didalam peraturan MK sendiri.

Berbeda halnya dengan pendapat dari Moh. Mahfud MD, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa MK boleh membuat Ultra Petita sebab larangan Ultra Petita itu hanya ada dalam hukum perdata. Apalagi jika hal itu menyangkut sebuah pengujian atas suatu pasal UU yang berkaitan dengan pasal-pasal lain di dalam UU yang diuji yang bahkan mungkin juga menjadi jantung UU tersebut. Lebih lanjut, Prof Jimly mengatakan bahwa di dalam hukum pidana, Ultra Petita itu dibolehkan. Pendapat dari Prof Jimly ini juga didukung oleh pendapat Mantan Ketua MA Bagir Manan, yang menyatakan bahwa MK boleh membuat putusan Ultra Petita asalkan sejak awal pemohon pengujian menyebut “ex aequo et bono” di dalam permohonannya. Artinya pemohon meminta putusan yang adil sehingga MK dapat membuat putusan yang adil itu meski tidak diminta[2].

Bertolak dari hal tersebut, penulis setuju jika Putusan Ultra Petita di lakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Tetapi pembolehan tersebut ialah pembolehan bersyarat dengan adanya batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut antara lain:

  • Putusan Ultra Petita dilakukan apabila pasal yang dimohon untuk dilakukan pengujian itu berkaitan dengan pasal-pasal lain dalam UU yang diuji maupun yang ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya bahkan menjadi jantung Undang-Undang.
  • Putusan Ultra Petita itu dilakukan jika adanya kemanfaatan, dan keadilan yang ingin dicapai berdasarkan tuntutan masyarakat tersebut.
  • Adanya kekosongan hukum atas UU yang dimohonkan, sehingga hakim dapat merumuskan norma baru tersebut sebagai upaya untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.
  • Apabila hak konstitusional yang terbukti dilanggar atau berpotensi dilanggar atas keseluruhan UU yang dimohonkan.

Selain hal diatas, Hakim Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan Kode Etik dan Tingkah Laku Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 02/PMK/2003 khususnya pasal 3 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa dalam penyelesaian perkara, Hakim Konstitusi menjatuhkan putusan secara objektif didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang optimal. Kemudian Hakim Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya juga harus tetap memegang teguh prinsip-prinsip independensi peradilan yang terkandung dalalm kode etik Hakim Konstitusi yaitu prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan kesaksamaan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yaitu prinsip kearifan dan kebijaksanaan. Dengan adanya hal ini diharapkan Mahkmah Konstitusi dapat merepresentasikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.


[1]Aminah, “Kajian Yuridis Vonis Ultra Petita Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi”,  hlm. 48-50.

[2] Moh. Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konsitusi, Rajawali Pers: Jakarta, 2010, hlm. 101.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s